Blangko Akta Cerai format baru:

a. Surat pengantar

b.  - lampiran pertama

     - lampiran kedua

     - lampiran ketiga

Badilag, BP4, UIN Jakarta, dan PEKKA Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Jakarta | Badilag.net

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen Badilag MA RI dengan masing-masing lembaga antara lain: Yayasan PEKKA, BP4 Pusat, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan pada Selasa (22/3) siang.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Badilag Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6 Jakarta dihadiri oleh Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, MH, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Ketua Umum BP4 Pusat Drs. H. Wahyu Widiana, MA dan Direktur Yayasan PEKKA Ir. Nani Zulminarni, MS.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H., MM., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. H.M. Hasbi Hasan, M.H., beberapa anggota delegasi dari Yayasan PEKKA, BP4 Jakarta, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, beberapa Hakim Tinggi dan Wakil Panitera PTA Jakarta, para Ketua PA sewilayah Jakarta.

Gerhana Matahari Total Tanggal 9 Maret 2016 di Wilayah Indonesia

Gerhana Matahari Total (GMT) adalah fenomena alam dimana posisi Matahari, Bulan, dan Bumi terletak pada satu garis lurus. Dampak dari kejadian ini, sebagian Bumi akan terkena bayangan gelap Bulan, sehingga tidak melihat matahari.

Rabu Pon tanggal 9 Maret 2016/29 Jumadil Awal 1437, Gerhana Matahari Total (GMT) diprediksi akan melintasi sebagian wilayah Indonesia pada 11 Provinsi, yaitu : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

PEMBINAAN KETUA KAMAR AGAMA DI GARUDA PLAZA HOTEL MEDAN

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, bersama Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Amran, Suadi, S.H., M.H., M.M, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., memberikan pembinaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pembinaan dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza Medan, pada hari Sabtu, pukul 19.30. WIB s/d pukul 23.00 WIB. Hadir dalam Pembinaan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum., Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi PTA Medan, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Sumatera Utara, dan Ketua Mahkamah Syar’iyah se wilayah Aceh Darussalam.

Sekretaris MA Menyerahkan Sertifikat ISO kepada 11 PA

Badilag.net

Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada 11 Pengadilan Agama yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen mutu.

Penyerahan sertifkat itu dilakukan di ujung rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia di Bandung, Jumat (29/1/2016).

Sebelas PA tersebut adalah PA Binjai (PTA Medan), PA Kayuagung (PTA Palembang), PA Pekanbaru (PTA Pekanbaru), PA Jakarta Utara (PTA Jakarta), PA Karawang (PTA Bandung), PA Purbalingga (PTA Semarang), PA Yogyakarta (PTA Yogyakarta), PA Surabaya (PTA Surabaya), PA Amuntai (PTA Banjarmasin), PA Sungguminasa (PTA Makassar), dan PA Mataram (PTA Mataram).

Sekretaris MA memberi apresiasi yang tinggi kepada pimpinan, para hakim, pejabat dan pegawai dari 11 Pengadilan Agama tersebut.

“Selamat kepada 11 PA yang telah meraih Sertifikat ISO. Saya tahu betul bagaimana perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam menerapkan sistem manajemen mutu,” ujarnya.

Sekretaris MA mengatakan, penerapan standar sistem manajemen mutu di pengadilan sejalan dengan reformasi birokrasi yang terus digalakkan oleh MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan lembaga peradilan kepada para pencari keadilan. Ujung-ujungnya, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat, dan visi MA untuk menjadi peradilan yang agung dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis.